Program Kemitraan, Bina Lingkungan, dan Corporate Social Responsibility

04 November 2019 | Kebijakan CSR

Program Kemitraan

Program Kemitraan (PK), adalah program meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang telah ditetapkan.  Ruang lingkup Program Kemitraan PT Pelindo IV berdasarkan Jenis Usaha: adalah bidang perindustrian, jasa, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan.

Program Kemitraan ini bertujuan untuk:

  1. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara optimal dan berkesinambungan melalui pemberian dukungan dana Program Kemitraan, untuk digunakan penlngkatan dan pengembangan usaha;
  2. Meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Mitra BInaan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonoml. pemerataan dan penlngkatan pendapatan rakyat, penclptaan lapangan kerja dan pengentasan kemisklnan;
  3. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
  4. Meningkatkan peran Mitra Binaan dalam pembangunan ekonomi daerah, pembangunan nasional, penclptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemisklnan;
  5. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang tangguh, seimbang, berkembang tumbuh dan berkeadilan.

Berdasarkaan Peraturan Direksi No. 23 tahun 2015, ketentuan Program Kemitraan adalah:

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  2. Milik Warga Negara Indonesia;
  3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
  4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
  5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
  6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun. (Ketentuan ini dikecualikan bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari Program Kemitraan BUMN Pembina.)
  7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

Sejak tahun 2016, Program Kemitraan PT Pelindo IV (Persero) telah bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk pemilihan calon mitra binaan, survey, dan pelaksanaan program.

Beberapa Program Kemitraan Binaan adalah Rumput Laut Aeng Batu Batu Takalar (2016), Kain Tenun Konawe Selatan, Kendari (2016), Petani Padi Tunas Muda Luwu Utara (2016), Petani Padi Sipatuo Kab. Sidrap (2017), dan Peternak Unggas Perkasa Makassar (2017).

Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan (BL) adalah kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang telah ditetapkan. Program Bina Lingkungan ini termasuk pemberian bantuan dana/barang kepada korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan, termasuk calon mitra binaan.

Program Bina Lingkungan bertujuan:

  1. Meningkatkan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat agar tercipta aktivitas dan lingkungan sosial yang produktif;
  2. Meningkatkan peran mewujudkan usaha kecil menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri melalui pembinaan, pelatihan dan promosi.
  3. Mewujudkan suasana sosial yang menunjang pembangunan kualitas manusia dan ekonomi daerah/nasional;

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dapat berdasarkan inisiatif Perusahaan yang merupakan program yang berasal dari inisiatif perusahaan untuk membantu masyarakat mengatasi keterbatasan atau ketidakberdayaan sosial, ekonomi, fisik berdasarkan informasi dari media elektronik maupun cetak dengan melampaui regulasi yang ada. Pelaksanaan program dapat pula melalui Proposal masyarakat, yang merupakan program yang berasal dari inisiatif dari masyarakat untuk pemberdayaan kondisi sosial. Pemohon Bantuan Program Bina Lingkungan dari masyarakat harus mengajukan surat permohonan dan proposal yang memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut;

  1. Susunan Pengurus/Panitia;
  2. Rencana anggaran biaya dan kegiatan atas obyek bantuan.
  3. Nomor telepon Pemohon/Pengurus/Panitia.
  4. Foto obyek bantuan pada saat proposal diajukan, atau foto/katalog peralatan/bahan yang akan dibeli;
  5. Denah lokasi obyek bantuan
  6. Surat Keterangan Status Tanah;
  7. Surat Pernyataan bahwa obyek bantuan tidak digunakan untuk mencari keuntungan pihak manapun;
  8. Lampiran fotocopy:
    1. Kartu Tanda Pendudu (KTP) pengurus/panitia
    2. Rekening bank atas nama lembaga/yayasan/pengurus/panitia.