TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

A. Berdasarkan PD 29 Tahun 2015 - Pedoman Pelayanan, Pengungkapan, dan Keterbukaan Informasi Publik tata cara pengajuan keberatan terjadi bila:
  1. Pemohon informasi publik menolak permohonan informasi
  2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala
  3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi
  4. Pengenaan biaya yang tidak wajar
  5. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur
  6. Keberatan ditujukan kepada atasan ppid melalui petugas informasi oleh pemohon atas kuasanya
  7. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis
B. Prosedur yang dilakukan oleh PPID bila terjadi penolakan informasi publik adalah:
  1. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang ditolak
  2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Biro Hukum serta unit kerja yang terkait paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
  3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan da1am berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
  4. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
C. Prosedur pemberian tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik adalah sebagai berikut:
  1. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi
  2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan me1ibatkan Biro Hukum serta unit kerja yang terkait paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat keberatan diterima PPID
  3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
  4. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
D. Prosedur penyelesaian sengketa informasi adalah sebagai berikut:
  1. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi
  2. Biro Hukum mempersiapkan kajian, dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada PPID dan Atasan PPID
  3. Atasan PPID membahas dan memutuskan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan secara musyawarah
  4. Hasil keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PPID
  5. Hasil keputusan beserta pertimbangan PPID didokumentasikan secara baik
  6. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Pusat, PTUN, dan Mahkamah Agung maka Biro Hukum melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.