Gelar Muspus IV, Muhajir Terpilih Ketum SP Pelindo IV Periode 2018 - 2021

30 November 2018 | Rilis Berita

INAPORT4 – Serikat Pekerja (SP) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menggelar Musyawarah Pusat IV Tahun 2018 dengan agenda utama yaitu pemilihan ketua umum yang baru, setelah masa tugas ketua umum yang sebelumnya berakhir.

Dalam Musyawarah Pusat (Muspus) IV yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV Makassar dan berlangsung selama 2 hari, Kamis & Jumat (29 & 30 November 2018), ada dua kandidat yang maju bertarung untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) SP Pelindo IV, yakni calon Ketum DPP SP Pelindo IV Petahana, Michael E.E. Benyaminsz dan calon Ketum DPP SP Pelindo IV, Muhajir Djurumiah.

Hingga akhirnya, melalui pemilihan Ketum DPP SP Pelindo IV yang cukup alot, Muhajir Djurumiah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Serikat Pekerja (SP) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk masa jabatan tiga tahun mendatang, atau periode 2018 – 2021.

Dalam sambutannya usai terpilih sebagai Ketum DPP SP Pelindo IV periode 2018 – 2021, Muhajir Djurumiah mengucapkan kepada DPC SP Pelindo IV yang sudah memercayakan amanah sebagai ketum kepada dirinya.

“Ini adalah amanah dan kepercayaan yang cukup besar dari teman-teman DPC untuk saya. Amanah ini sangat berat karena aspirasi anggota sangat banyak dan tidak bisa secepatnya diwujudkan,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa terpilihnya dirinya sebagai Ketum DPP SP Pelindo IV sebagai hadiah bagi perusahaan , yang pada 1 Desember besok akan berulang tahun yang ke-26. “Semoga hadiah ini bisa menjadi berkah bagi perusahaan kita,” ucapnya.

Muhajir menyebut, sebagai Ketum DPP SP Pelindo IV terpilih, tentu dirinya tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dari semua DPC. Oleh sebab itu, dia mengajak kepada semua karyawan Pelindo IV untuk “berangkulan” bersama-sama menjalankan organisasi ini. “Karena SP bukan lembaga yang biasa karena SP punya keistimewaan dan dilindungi oleh undang-undang. Mohon dukungan, terutama dari semua DPC. Karena SP ini manfaatnya akan sangat besar sekali bagi kita semua.”

Dirinya juga berkomitmen, langkah awal yang akan dijalankan setelah terpilih menjadi Ketum DPP SP Pelindo IV adalah, menjalankan program lama yang belum sempat dijalankan oleh ketum yang lama. Selain itu, pihaknya segera membetuk pengurus yang baru dan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang tidak hanya untuk kepentingan pekerja tetapi juga untuk kepentingan perusahaan. “Karena perusahaan ini akan berkembang terus dan butuh energi besar untuk mengawal perkembangan tersebut,” ujarnya.

Muspus IV yang mengangkat tema “Kekompakan dan Solidaritas antara Pekerja dan Manajemen untuk Memajukan PT Pelindo IV Baru” ini dihadiri seluruh pengurus DPP dan DPC Serikat Pekerja Pelindo IV, perwakilan Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia III, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan dibuka oleh Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), M. Asyhari.

Direktur SDM Pelindo IV memaparkan bahwa SP Pelindo IV dibentuk berdasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dia juga menjelaskan bahwa Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya.

“Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh di suatu perusahaan atau di beberapa perusahaan,” sebutnya.

Asyhari menuturkan, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku dan jenis kelamin. “Keanggotaan serikat pekerja atau buruh, federasi dan konfederasi juga diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujarnya.

Seorang pekerja atau buruh menurutnya, tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja atau buruh di satu perusahaan. Selain itu, pekerja atau buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan.

“Yang dimaksud dengan jabatan tertentu misalnya, Manager SDM, Manajer Keuangan, atau Manajer Personalia sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama,” jelas Asyhari.

Dia juga mengatakan, setiap Ketum Serikat Pekerja Pelindo IV yang terpilih memiliki Hak dan Kewajiban. Adapun Hak Ketum SP Pelindo IV terpilih di antaranya, Membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha, Mewakili pekerja atau buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, Mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan dan Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Sedangkan Kewajiban setiap Ketum SP Pelindo IV terpilih yaitu, Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya, Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Di penghujung sambutannya, Asyhari berharap SP Pelindo IV bisa menjadi “Mitra Cerdas” Direksi, yaitu dengan menyusun Anggaran Dasar (AD) – Anggaran Rumah Tangga (ART), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Program Kerja. “Tentunya harus berakselerasi dengan program kerja direksi dan manajemen, untuk kemajuan perusahaan,” tukas Asyhari.